Keputusan Kementerian PUPR No.713 Tahun 2022

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 713 /KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi, perlu adanya dasar penetapan biaya dan komponen biaya dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 30J ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;

	a.	bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi, perlu adanya dasar penetapan biaya dan komponen biaya dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 30J ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
	b.	bahwa untuk menjamin kualitas sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, serta keberlanjutan usaha lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha perlu dilakukan evaluasi terhadap standar biaya sertifikasi dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU

Menetapkan komponen dan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:

	a.	biaya pelaksana uji kompetensi kerja;
	b.	biaya operasional; dan
	c.	biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi.

KETIGA

Besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:

	a.	biaya pelaksana sertifikasi badan usaha;
	b.	biaya operasional;
	c.	biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan
	d.	lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.

KEEMPAT

Besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dibedakan berdasarkan:

jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).

jenis permohonan, yang terdiri atas:

	a.	permohonan baru; dan
	b.	permohonan perpanjangan.

metode pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang meliputi luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau hybrid, dan onsite.
dalam hal permohonan kenaikan kualifikasi atau jenjang, mengacu pada besaran biaya permohonan baru (luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau hybrid).
besaran biaya untuk jenis permohonan baru dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:

	a.	honorarium Asesor Kompetensi;
	b.	biaya Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja untuk jenjang kualifikasi 1 (satu) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
	c.	biaya sewa alat dan biaya material praktik sederhana untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
	d.	biaya paket data Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode daring;
	e.	biaya pembuatan dan/atau penggandaan materi uji dengan metode luring;
	f.	biaya administrasi;
	g.	biaya overhead cost LSP;
	h.	biaya pengembangan SDM;
	i.	biaya pemeliharaan aplikasi/database;
	j.	biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Kompetensi;
	k.	pajak pertambahan nilai (PPN); dan
	l.	biaya pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM

Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak termasuk:

	a.	biaya Tempat Uji Kompetensi Sewaktu untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atas permohonan baru dengan metode luring;
	b.	biaya sewa alat konstruksi mekanis dan yang bersifat spesialis dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk permohonan baru dengan metode luring dan hybrid; dan
	c.	biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring, hybrid, dan onsite.

KETUJUH

Ketentuan terkait Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Tempat Uji Kompetensi Sewaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi untuk:

	a.	jenjang 1 (satu) dilakukan secara luring atau onsite;
	b.	jenjang 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dilakukan secara luring atau onsite, daring, atau hybrid; dan
	c.	jenjang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid.

KESEMBILAN

Biaya Tempat Uji Kompetensi untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atas permohonan baru dan permohonan perpanjangan dengan metode luring dan hybrid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a, mengacu pada satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor pada paket kegiatan fullday setara pejabat eselon III sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

KESEPULUH

Biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring dan onsite sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf c, mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

KESEBELAS

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, rincian besaran biaya dan tahapan pembayaran tagihan biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS

Dalam hal TUK, alat, dan/atau material sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan TUK sewaktu serta alat konstruksi mekanis dan spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM disediakan atau difasilitasi dari keuangan negara maka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dikenakan biaya dengan metode pelaksanaan onsite

KETIGABELAS

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Tabel 6 dan Tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per subklasifikasi.

KELIMABELAS

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

KEENAMBELAS

Pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan

KETUJUHBELAS

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak termasuk:

	a.	biaya surveilans tidak terjadwal;
	b.	biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
	c.	biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

KEDELAPANBELAS

Biaya surveilans tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf a, dibebankan kepada badan usaha jasa konstruksi meliputi honorarium Asesor Badan Usaha per badan usaha jasa konstruksi dan biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.

KESEMBILANBELAS

Biaya tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf b, meliputi biaya akomodasi dan transportasi Asesor Badan Usaha yang merupakan kesepakatan badan usaha jasa konstruksi dan LSBU yang diatur dalam perjanjian sertifikasi dan/atau mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi, sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi dengan metode at-cost.

KEDUAPULUH

Besaran biaya banding sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf c, atas hasil sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh LSBU terlisensi disusun berdasarkan honorarium untuk 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha per subklasifikasi.

KEDUAPULUH SATU

Rincian besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdiri atas:

	a.	sertifikasi kompetensi kerja konstruksi terbagi menjadi besaran: biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja; honorarium Asesor Kompetensi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; dan biaya dan Tahapan Pembayaran Tagihan Biaya pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis
	b.	sertifikasi badan usaha jasa konstruksi terbagi menjadi besaran: biaya Sertifikasi Badan Usaha; honorarium Asesor Badan Usaha untuk sertifikasi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha; honorarium Asesor Badan Usaha dalam pelaksanaan surveilans terjadwal yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha atau surveilans tidak terjadwal; dan honorarium Asesor Badan Usaha untuk Banding atas hasil Sertifikasi Badan Usaha;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEDUAPULUH DUA

Keputusan Menteri ini dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan inflasi pada tahun berjalan.

KEDUAPULUH TIGA

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH EMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 713/KPTS/M/2022 TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH
LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

A. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

a. PERMOHONAN BARU

Tabel 1. Rincian Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
(Permohonan Baru)

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenjang Kualifikasi	Luring (Rp.)	Hybrid (Rp.)	Daring (Rp.)	Onsite (Rp.)
Jenjang 9	3.500.000	3.250.000	3.000.000	-
Jenjang 8	2.500.000	2.250.000	2.000.000	-
Jenjang 7	1.500.000	1.375.000	1.250.000	-
Jenjang 7 (freshgraduate)	700.000	650.000	600.000	-
Jenjang 6	1.000.000	850.000	700.000	325.000
Jenjang 5	900.000	775.000	650.000	325.000
Jenjang 4	800.000	700.000	600.000	325.000
Jenjang 3	700.000	600.000	500.000	250.000
Jenjang 2	600.000	525.000	450.000	250.000
Jenjang 1	500.000	-	-	250.000

Metode pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk permohonan baru meliputi:

Luring, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung bertempat pada Tempat Uji Kompetensi.
Daring, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara daring/online melalui aplikasi video telekonferensi.
Hybrid, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara daring/online melalui aplikasi video telekonferensi dan uji praktek dapat dilakukan melalui tatap muka atau rekaman video.
Onsite, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung antara Asesor Kompetensi dengan Asesi yang sedang bekerja di lokasi kerja (proyek konstruksi) atau yang dilaksanakan bukan bertempat di TUK LSP.
Permohonan baru untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) bagi lulusan baru (freshgraduate) yang sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan SIBIMA Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk jenjang ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

b. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Tabel 2. Rincian Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (Perpanjangan)

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenjang Kualifikasi	Luring (Rp.)	Hybrid (Rp.)	Daring (Rp.)
Jenjang 9	2.250.000	2.000.000	1.750.000
Jenjang 8	1.750.000	1.500.000	1.250.000
Jenjang 7	1.250.000	1.125.000	1.000.000
Jenjang 6	700.000	600.000	500.000
Jenjang 5	700.000	600.000	500.000
Jenjang 4	700.000	600.000	500.000
Jenjang 3	450.000	400.000	350.000
Jenjang 2	450.000	400.000	350.000
Jenjang 1	450.000	-	-

2. RINCIAN HONORARIUM ASESOR KOMPETENSI

Tabel 3. Rincian Honorararium Asesor Kompetensi (per Asesor)

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenjang Kualifikasi	Permohonan Baru (Rp.)		Permohonan Baru Onsite (Rp.)	Perpanjangan (Rp.)
Jenjang Kualifikasi	Honorarium per Asesor	Total Honorarium	Permohonan Baru Onsite (Rp.)	Perpanjangan (Rp.)
Jenjang 9	375.000	750.000	-	375.000
Jenjang 8	300.000	600.000	-	300.000
Jenjang 8	300.000	600.000	-	300.000
Jenjang 7	225.000	450.000	-	225.000
Jenjang 7 (freshgraduate)	225.000	225.000	-	-
Jenjang 6	75.000	150.000	75.000	75.000
Jenjang 5	75.000	150.000	75.000	75.000
Jenjang 4	75.000	150.000	75.000	75.000
Jenjang 3	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 2	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 1	50.000	50.000	50.000	50.000

Tabel 4. Rincian Ketentuan Jumlah Asesor Kompetensi dan Peserta Asesmen

Geser ke kanan untuk melihat detail

No	Jenjang	Jumlah Asesor	Peserta
1	Jenjang 1	1 (satu) Asesor Kompetensi	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
2	Jenjang 2	1 (satu) Asesor Kompetensi	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
3	Jenjang 3	1 (satu) Asesor Kompetensi	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
4	Jenjang 4	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 15 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
5	Jenjang 5	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 15 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
6	Jenjang 6	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 15 (dua puluh lima) orang per hari 1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite
7	Jenjang 7	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
8	Jenjang 7 (freshgraduate)	1 (satu) Asesor Kompetensi	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
9	Jenjang 8	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
10	Jenjang 9	2 (dua) Asesor Kompetensi 1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari

3. BESARAN BIAYA DAN JUMLAH ASESOR KOMPETENSI

	a.	Besaran biaya asesor kompetensi yang tercantum dalam Tabel 3 telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
	b.	Rincian ketentuan jumlah Asesor Kompetensi dan jumlah Asesi pada pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.
	c.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring dan onsite harus melibatkan/menugaskan Asesor Kompetensi yang berada di wilayah pelaksanaan sertifikasi dimaksud.
	d.	Dalam hal tidak terdapat asesor kompetensi yang dibutuhkan di wilayah setempat, maka pelaksanaan sertifikasi dengan metode luring dan onsite dapat melibatkan asesor kompetensi dari wilayah pelaksanaan terdekat yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
	e.	Dalam hal metode luring dan onsite tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya asesor di wilayah pelaksanaan dan di wilayah terdekat maka dapat dilaksanakan secara daring atau hybrid.

4. RINCIAN BESARAN BIAYA DAN TAHAPAN PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG BEKERJA SAMA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Tahapan pembayaran tagihan pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi meliputi:

pembayaran biaya tahap pertama; dan
pembayaran biaya tahap kedua

Pembayaran biaya tahap pertama dilakukan atas komponen biaya administrasi dan dibayarkan setelah pendaftaran calon peserta sertifikasi kompetensi kerja dengan rincian besaran sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Besaran Biaya Tahap Pertama pada Sertifikasi Kompetensi Kerja

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenjang Kualifikasi	Permohonan Baru (Rp.)			Perpanjangan (Rp.)
Jenjang Kualifikasi	Luring (Rp.)	Daring atau Hybrid (Rp.)	Onsite (Rp.)	Luring (Rp.)	Daring atau Hybrid (Rp.)
Jenjang 9	400.000	300.000	-	200.000	200.000
Jenjang 8	250.000	200.000	-	150.000	125.000
Jenjang 7	150.000	125.000	-	125.000	75.000
Jenjang 7 (freshgraduate)	75.000	75.000	-	-	-
Jenjang 6	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 5	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 4	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 1	50.000	-	50.000	50.000	-

Pembayaran biaya tahap kedua dilakukan atas sisa biaya sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan jenis permohonan dan jenjang kualifikasi yang diajukan dan dibayarkan setelah berita acara hasil uji kompetensi disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKI

a. UMUM

Tabel 6. Rincian Biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Umum)

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenis Usaha	Kualifikasi			KPBUJKA (Rp.)
Jenis Usaha	Kecil (Rp.)	Menengah (Rp.)	Besar (Rp.)	KPBUJKA (Rp.)
Jasa Konsultansi	472.500	1.575.000	3.675.000	5.775.000
Pekerjaan Konstruksi	315.000	2.257.500	9.450.000	17.850.000
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	21.000.000 (BUJKN) 31.500.000 (BUJKPMA)	42.000.000

b. SPESIALIS

Tabel 7. Rincian Biaya Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi (Spesialis)

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenis Usaha		Spesialis (Rp.)
Jenis Usaha		BUJKN/BUJKPMA	KPBUJKA
Jasa Konsultansi	Klasifikasi Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) dan Pengujian dan Analisis Teknis (AT) kecuali Subklasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial	1.575.000	5.775.000
Jasa Konsultansi	Klasifikasi Pengujian dan Analisis Teknis (AT) SubKlasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial	2.940.000	5.775.000
Pekerjaan Konstruksi	Klasifikasi Instalasi (IN)	7.560.000	17.850.000
	Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)
	Klasifikasi Konstruksi PraPabrikasi (KP)
	Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)
	Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan, Pengerukan, Pekerjaan Tanah
	Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)	2.257.500	17.850.000
	Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan, Pengerukan, Pekerjaan Tanah	2.257.500	17.850.000

2. RINCIAN HONORARIUM ASESOR BADAN USAHA

Tabel 8. Rincian Honorarium Asesor Badan Usaha

Geser ke kanan untuk melihat detail

Jenis	Jenis Usaha	Kualifikasi			KPBUJKA (Rp.)	Spesialis (Rp.)
Jenis	Jenis Usaha	Kecil (Rp.)	Menengah (Rp.)	Besar (Rp.)	KPBUJKA (Rp.)	BUJKN/BUJKPMA	KPBUJKA
Sertifikasi	Jasa Konsultansi	60.000	125.000	175.000	600.000	125.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi	60.000	175.000	300.000	600.000	175.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA)	1.000.000	-	-
Banding	Jasa Konsultansi	60.000	125.000	175.000	600.000	125.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi	60.000	175.000	300.000	600.000	175.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA)	1.000.000	-	-
Banding	Jasa Konsultansi	48.000	100.000	140.000	480.000	100.000	480.000
	Pekerjaan Konstruksi	48.000	140.000	240.000	480.000	100.000	480.000
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	400.000 (BUJKN) 600.000 (BUJKPMA)	800.000	-	-

	a.	Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per subklasifikasi, dihitung per subklasifikasi.
	b.	Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk banding, dihitung per subklasifikasi.
	c.	Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk Surveilans Jasa Konsultansi, Surveilans Pekerjaan Konstruksi, dan Surveilans Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dihitung per Badan Usaha.
	d.	Honorarium Asesor Badan Usaha untuk Sertifikasi dan Surveilans terjadwal bagi BUJK Umum telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.
	e.	Honorarium Asesor Badan Usaha untuk Sertifikasi dan Surveilans terjadwal bagi BUJK Spesialis telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.
	f.	Pemohon Sertifikasi membayar biaya banding pada saat pengajuan banding terhadap sertifikasi sebesar honorarium Asesor Badan Usaha untuk banding per subklasifikasi. Dalam hal Hasil Banding diterima atau dipenuhi maka LSBU akan mengembalikan biaya banding yang telah dibayarkan pemohon.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Keputusan Menteri PUPR No 713 Tahun 2022