1. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi, perlu adanya dasar penetapan biaya dan komponen biaya dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 30J ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
2. bahwa untuk menjamin kualitas sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, serta keberlanjutan usaha lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha perlu dilakukan evaluasi terhadap standar biaya sertifikasi dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

Menetapkan komponen dan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:

1. biaya pelaksana uji kompetensi kerja;
2. biaya operasional; dan
3. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi.

Besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:

1. biaya pelaksana sertifikasi badan usaha;
2. biaya operasional;
3. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan
4. lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.

Besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dibedakan berdasarkan:

1. jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).
2. jenis permohonan, yang terdiri atas:
   1. permohonan baru; dan
   2. permohonan perpanjangan.
3. metode pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang meliputi luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau hybrid, dan onsite.
4. dalam hal permohonan kenaikan kualifikasi atau jenjang, mengacu pada besaran biaya permohonan baru (luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau hybrid).
5. besaran biaya untuk jenis permohonan baru dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:

1. honorarium Asesor Kompetensi;
2. biaya Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja untuk jenjang kualifikasi 1 (satu) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
3. biaya sewa alat dan biaya material praktik sederhana untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
4. biaya paket data Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode daring;
5. biaya pembuatan dan/atau penggandaan materi uji dengan metode luring;
6. biaya administrasi;
7. biaya overhead cost LSP;
8. biaya pengembangan SDM;
9. biaya pemeliharaan aplikasi/database;
10. biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Kompetensi;
11. pajak pertambahan nilai (PPN); dan
12. biaya pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak termasuk:

1. biaya Tempat Uji Kompetensi Sewaktu untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atas permohonan baru dengan metode luring;
2. biaya sewa alat konstruksi mekanis dan yang bersifat spesialis dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk permohonan baru dengan metode luring dan hybrid; dan
3. biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring, hybrid, dan onsite.

Ketentuan terkait Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Tempat Uji Kompetensi Sewaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi untuk:

1. jenjang 1 (satu) dilakukan secara luring atau onsite;
2. jenjang 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dilakukan secara luring atau onsite, daring, atau hybrid; dan
3. jenjang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid.

Biaya Tempat Uji Kompetensi untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atas permohonan baru dan permohonan perpanjangan dengan metode luring dan hybrid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a, mengacu pada satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor pada paket kegiatan fullday setara pejabat eselon III sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

Biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring dan onsite sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf c, mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, rincian besaran biaya dan tahapan pembayaran tagihan biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam hal TUK, alat, dan/atau material sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan TUK sewaktu serta alat konstruksi mekanis dan spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM disediakan atau difasilitasi dari keuangan negara maka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dikenakan biaya dengan metode pelaksanaan onsite

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Tabel 6 dan Tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per subklasifikasi.

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

Pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan

Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak termasuk:

1. biaya surveilans tidak terjadwal;
2. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
3. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

Biaya surveilans tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf a, dibebankan kepada badan usaha jasa konstruksi meliputi honorarium Asesor Badan Usaha per badan usaha jasa konstruksi dan biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.

Biaya tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf b, meliputi biaya akomodasi dan transportasi Asesor Badan Usaha yang merupakan kesepakatan badan usaha jasa konstruksi dan LSBU yang diatur dalam perjanjian sertifikasi dan/atau mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi, sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi dengan metode at-cost.

Besaran biaya banding sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf c, atas hasil sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh LSBU terlisensi disusun berdasarkan honorarium untuk 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha per subklasifikasi.

Rincian besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdiri atas:

1. sertifikasi kompetensi kerja konstruksi terbagi menjadi besaran:
   1. biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja;
   2. honorarium Asesor Kompetensi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; dan
   3. biaya dan Tahapan Pembayaran Tagihan Biaya pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis
2. sertifikasi badan usaha jasa konstruksi terbagi menjadi besaran:
   1. biaya Sertifikasi Badan Usaha;
   2. honorarium Asesor Badan Usaha untuk sertifikasi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha;
   3. honorarium Asesor Badan Usaha dalam pelaksanaan surveilans terjadwal yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha atau surveilans tidak terjadwal; dan
   4. honorarium Asesor Badan Usaha untuk Banding atas hasil Sertifikasi Badan Usaha;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

Keputusan Menteri ini dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan inflasi pada tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.