Harsono, pejabat Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas mendampingi Tim Verifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung dalam Kegiatan Survei Verifikasi Calon Lokasi Pembangunan Pamsimas pada Kamis, 7 Desember 2023 di Kecamatan Jati Agung.

Dalam kegiatan tersebut, personil UPT PKB Kecamatan Jati Agung serta personil PERUMDA Tirtajasa Kab. Lampung Selatan turut serta mendampingi juga.

Ada 3 desa di Kecamatan Jati Agung yang menjadi tujuan yaitu Desa Rejomulyo, Desa Margodadi, dan Desa Sidodadi Asri.

Pada kesempatan itu, selain melakukan verifikasi calon lokasi PAMSIMAS, juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Jaringan Air Sehat. Sehingga diharapkan Program Air Sehat ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat nantinya.

Salah satu desa yaitu Desa Sidodadi Asri yang sudah pernah mendapatkan Program PAMSIMAS dari Provinsi Lampung pada sekitar tahun 2007 yang lalu, saat ini kapasitasnya sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di Desa Sidodadi Asri. Dengan demikian diusulkan lagi untuk menerima Program PAMSIMAS guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi, PAMSIMAS yang sudah ada saat ini dikelola oleh KPSPAM dengan sangat baik sehingga mampu mencukupi biaya operasional PAMSIMAS bahkan sudah mampu membeli sebidang tanah untuk rencana perluasan.

Tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung memberikan apresiasi kepada Desa Sidodadi Asri yang telah sangat baik dalam pengelolaannya.

Pada kesempatan tersebut, Didi Mahardi, S.H selaku Kepala Desa Sidodadi Asri menyampaikan harapan agar usulan PAMSIMAS di desanya dapat terealisasi mengingat banyaknya warga masyarakat Desa Sidodadi Asri yang belum terlayani karena keterbatasan kapasitas PAMSIMAS yang sudah ada.

"Antusias warga Desa Sidodadi Asri terhadap program PAMSIMAS sangat tinggi karena selain tersedianya air sehat untuk konsumsi juga berdampak pada hematnya penggunaan listrik rumah tangga, sedangkan kapasitas yang sudah ada saat ini tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan," ungkapnya.(red)