Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Hasbie Aska menyatakan tidak anti terhadap kontraktor lokal atau biasa disebut rekanan.

Hal itu, diutarakan oleh Kadis PUPR Lamsel Hasbie Aska usai aksi demontrasi oleh sejumlah 25 rekanan lokal yang tergabung dalam Aliansi Kearifan Lokal Indonesia (AKLI) didepan Kantor Dinas PUPR setempat, Selasa (30/7/2024).

Hasbie Aska membantah, tudingan peserta aksi demontrasi ihwal dirinya tidak memperhatikan para rekanan lokal. 

"Itu tidak benar. Terkait lelang pekerjaan siapa saja masuk ya, tapi kita dorong pengusaha lokal terutama penunjukan langsung itu pengusaha lokal. Selama ini, kita tidak keberatan dengan pengusaha lokal tetapi bukan perorangan," ujar Kadis PUPR, saat dikonfirmasi.

Hasbie melanjutkan, pihaknya tidak menutup diri dengan pengusaha konstruksi lokal. Ia mempersilahkan menanyakan langsung kepada rekanan yang memenangkan tender pekerjaan.

"Ada yang mengaku-ngaku saya tidak kebagian pekerjaan nih, tidak ada itu. Boleh ditanyakan ke kawan-kawan rekanan. Makanya ditanya kemarin daftar perusahaan konstruksi di Lampung Selatan, yang tidak kebagian atau belum dapat pekerjaan perusahaan apa itu yang kita tanya balik," sambungnya.

Hasbie merincikan, sejak 2 tahun terakhir dirinya fokus kepada rekanan lokal. Contohnya, dengan mensyaratkan quary material dari Lampung Selatan. 

"Itu komitmen pak Bupati untuk ekonomi lokal, tumbuhnya ekonomi Lampung Selatan," kata dia.

Hasbie menambahkan, pihaknya sudah mensyaratkan pengerjaan fisik menggunakan sumber material baik itu quary, aspal, beton agar berasal dari Lampung Selatan yang tersebar di Bakauheni sampai Natar.

"Di pekerjaan jasa konstruksi, kita siap menerima masukan yang mana perusahaan itu kita minta daftarnya, perusahaan yang masih hidup dan berkompeten. Perusahaan tersebut punya peralatan, kemampuan, pengalaman dalam jasa konstruksi," urai Kadis PUPR.

Hasbie menjelaskan, sejak tahun 2021 atau tepatnya setelah Covid-19, Dinas PUPR terfokus pada di 3 poin dalam setiap pengerjaan fisik.
"Poin pertama adalah menumbuhkan ekonomi dengan penggunaan material, sumber bahan baku yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan sendiri," cetusnya.

Selanjutnya, dalam poin kedua, memberdayakan tukang atau pekerja berasal dari masyarakat Lampung Selatan dalam pelibatan proyek fisik di Dinas PUPR.

"Kita melakukan pelatihan, sertifikasi, baru di jaman saya ada pelatihan tukang, pekerja, pelaksana jalan, pelaksana gedung, sebelumnya tidak pernah. Maka, kita selama ini berpengaruh dengan pengusaha luar karena kita tidak punya tenaga kerja yang kompeten," tuturnya.

Hasbie menyebutkan, sudah hampir 300-an orang telah mengikuti pelatihan selama 3 tahun terakhir dan memiliki sertifikat kompetensi konstruksi. Bahkan, pelatihan terkait jalan masih berjalan hingga hari ini di Bandar Lampung.

"Di pekerjaan fisik ini ada 3 komponennya. Pertama, perusahaan atau CV, kedua tenaga kerjanya yang ketiga materialnya. Jadi kita lengkapi dulu administrasinya, bukan kami tidak memikirkan kompetensi Lampung Selatan. Terlalu naif kalau kita dibilang tidak memikirkan rekanan Lampung Selatan," pungkasnya. (*)